BANDARLAMPUNG (PeNa)- Tersingkir dari Lampung Barat, Tulang Bawang Barat dan hanya menempati posisi empat setelah Tulang Bawang, dengan angka mata pilih terbesar, Lampung Tengah dinilai tak maksimal dalam mendongkrak suara banteng moncong putih.
Diketuai Loekman Djoyosoemarto yang juga menjabat sebagai bupati tersebut, suara Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan terseok diposisi ke empat dari 15 kabupaten/kota dengan perolehan 146.143 dari 950.566 mata pilih atau hanya sebesar 15,37%. Dipuncak terdapat nama Bupati Lampung Barat, Parosil Mabsus yang juga kader banteng berhasil menyumbang 44,53% suara partai. Disusul Bupati Tubaba Umar Ahmad yang menyumbangkan 16,48% suara untuk partai dan Bupati Tuba juga kader PDI Perjuangan, Winarti dengan 15,44% suara.
Berdasarkan penelusuran tim, terdapat beberapa Pimpinan Anak Cabang (PAC) yang mulai ragu dengan kepemimpinan Loekman Djoyosoemarto sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan Lamteng. Salah satunya adalah kurangnya pembinaan SDM hingga tingkatan anak ranting dan tidak adanya perhatian terhadap infrastruktur partai.
“Kalau kami ini hanya PAC mas, tunduk dan tegak lurus terhadap aturan partai. Tapi dalam berpartai juga tentunya ada pembinaan yang berkesinambungan untuk memaksimakan kerja mesin partai. Dibawah Loekman ini sama sekali tidak ada perhatian, sehingga kerja keras tim dibawah untuk mendongkrak suara partai nyaris tidak berdampak signifikan,” ujar salah seorang ketua PAC.
Dia juga mengaku, banyak Ketua PAC dikecamatan lain yang berpandangan sama. Melihat kaderisasi Loekman yang begitu singkat sehingga memutus kaderisasi yang dibangun dengan bagus dijaman sebelumya. “Tidak ada aturan untuk mosi tidak percaya, karena semua sudah tertuang dalam AD/ART partai dan kami harus patuh dengan itu. Tapi kami berharap, ada penilaian yang objektif dari DPD atau DPP terhadap ketua Lamteng jelang musda mendatang,” harapnya.
Selain permasalahan tersebut, nama Loekman Djoyosoemarto yang sempat disebut mangkir dari panggilan KPK juga menjadi pertimbangan lain. Mangkirnya Loekman djoyosumitro dari panggilan KPK, dalam kasus Khamamik beberapa waktu lalu menjadi catatan merah untuk mendapatkan rekomendasi PDI-P dalam Pilkada serentak 2020 mendatang.
Selain mangkir dari panggilan KPK, selama Loekman Djoyosumitro menjabat sebagai bupati Lampung Tengah, dalam kurun waktu 2019 ini, setidaknya sudah dua kali bentrok massa terjadi di Lampung Tengah. Bakal menyulitkan dia untuk mendapatkan rekomendasi dari partai PDI-P.
Pasalnya sebagai pemenang pemilu 2019, PDI-P memiliki parameter tersendiri untuk mengusung calon kepala daerah (kada) yang bakal maju dalam pilkada serentak 2020. Selain memiliki popularitas dan elektabilitas bagus. Calon kada harus memiliki track record baik, tidak pernah berurusan dengan KPK.
Sekertaris DPD PDI-P Lampung Mingrum Gumai mengatakan, menyongsong pilkada serentak 2020 mendatang, PDIP tentunya menginginkan sosok yang bersih dan berprestasi demi menghindari calon yang berpotensi karma dan dusta.
Mingrum Gumay menjelaskan, bahwa para bakal calon kepala daerah – bakal calon wakil kepala daerah harus mengikuti sistem penjaringan dan penyaringan yang kemudian disampaikan ke DPP Partai.
“Persoalan kepala daerah bukan hanya menjadi persoalan PDIP saja, tetapi bagaimana membangun sinergis antara PDIP dan masyarakat pemilih di suatu tempat,” kata Mingrum.
Dia menegaskan, adanya lembaga survei independen dari DPP PDIP untuk melakukan mapping ke para calonkada yang diusung untuk mengukur tingkat elektabilitas.
“Mapping ini untuk melihat secara geopolitik tentang suasana di masyarakat ketika PDIP mengusung salah satu pasangan calonkada dan mengetahui tingkat kearifan lokal masyarakat dan untuk mengetahui kelayakan menjadi calonkada dengan prestasi yang telah dilakukan serta tidak memiliki masalah,” tegas Mingrum.tim
