Hasto; Lampung Telah Terjadi Politik Uang Terstruktur, Sistematis dan Masif

JAKARTA (PeNa)-Kekuatan kapital menguasai paslon tertentu, itulah yang terjadi pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Lampung beberapa waktu lalu. Atas peristiwa tersebut, DPP PDI Perjuangan pup mengeluarkanmsikap tegas. Pilkada di Lampung sangat memrihatinkan. “Tidak hanya praktik money politik yang terjadi secara luar biasa, terstruktur, sangat sistematis dan menyebar ditengah masyarakat secara masif (TSM). Hal ini mengindikasikan bahwa Kekuatan kapital yang muncul dan digerakkan oleh korporasi raksasa di Lampung untuk melakukan kontrol atas tanah dan menghisap kekayaan lampung telah membunuh demokrasi”, ujar Idham Samawi, Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Ideologi

Idham Samawi lebih lanjut menegaskan bagaimana institusi demokrasi tidak berdaya menghadapi kekuatan kapital tersebut. “Hanya kekuatan mahasiswa yang berdiri obyektif dan dengan nuraninya melawan dominasi korporasi tersebut. Mahasiswa tidak mau demokrasi di bunuh, suara rakyat dibungkam, dan aparat serta Bawaslu membiarkan money politic. Dari PDI Perjuangan sendiri sudah melaporkan pelanggaran di lebih 16 kasus, belum yang lain”, kata Idham Samawi dengan tegas.
“Praktek politik uang terjadi secara luas. Contoh Praktek money politics di Pekon Kresno mulyo, kec Ambarawa, Kab Pringsewu, desa Cimanuk kec Way lima Kab Pesawaran, peko Sinar Betung dan pekon Singosari kec Talang Padang, kab Tanggamus, yang dilaporkan masyarakat ratusan amplop masing-masing berisi Rp50 ribu rupiah. Masih banyak lagi money politics dimasyarakat yang tidak dilaporkan, dan penyelenggara pemilu tahu dan membiarkan. Hal ini menunjukkan bahwa institusi demokrasi yang berwenang ikut membiarkan merusak moral, harga diri dan martabat rakyat”, ujar Endro Suswantoro Yahman anggota DPR RI Dapil Lampung
Melihat rendahnya kualitas demokrasi di Lampung, Sekjend DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto menginstrukaikan kepada seluruh jajaran PDI Perjuangan untuk bersama kekuatan pro demokrasi anti kekuatan pemodal untuk terus bergerak dan memroses secara hukum pelanggaran yang terjadi. “Kemenangan ditentukan melalui rekapitulasi manual. Terus berjuang dan tegakkan demokrasi dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat”. Ist

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *