PeNa, Bandar Lampung – Kegiatan Rapat Koordinasi Triwulan Tingkat Provinsi pada Program Fasilitasi Penguatan Ketangguhan Masyarakat Wilayah I, kembali di gelar di Hotel Golden Tulip Bandar Lampung.
Acara yang dihadiri Kepala Pelaksana BPBD Kota Bandar Lampung dan Kabupaten Lampung Selatan. Hadir pula Koordinator Gender Destana Wilayah I beserta rombongan, Perwakilan PT Miskat Alam di Provinsi Lampung, dan perangkat daerah dari Provinsi serta Kabupaten/Kota, itu berlangsung selama dua hari mulai 10 – 11 Januari 2024.
Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Provinsi Lampung, Joni, SH, MH, menyampaikan rasa syukur atas terlaksanakanya kegiatan tersebut. Dan berharap kegiatan rapat koordinasi ini dapat menjadi inspirasi dan momentum bagi semua pihak yang terlibat dalam penanggulangan bencana di Provinsi Lampung.
”Bahwa sejak diberlakukannya Undang-Undang Penanggulangan Bencana Nomor 24 Tahun 2007, Provinsi Lampung telah merespons positif dengan menjadikan penanggulangan bencana sebagai salah satu Agenda Pembangunan Daerah,” Ujar Joni.
Yangmana, sambungnya, Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang RPJMD Provinsi Lampung 2019-2024 menetapkan Penurunan Indeks Risiko Bencana sebagai indikator kinerja pembangunan daerah.
”Maka, penempatan penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagai bagian tak terpisahkan dalam kerangka pembangunan di Provinsi Lampung didasari oleh kondisi risiko bencana, kemampuan daerah untuk menjawab risiko tersebut, dan potensi yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat upaya penanggulangan bencana,” jelasnya.
Bapak Joni menyoroti kerjasama antara Pemerintah Pusat, BNPB, dan Bank Dunia dalam mendukung proyek investasi strategis peningkatan tata kelola risiko bencana di Indonesia. Proyek Indonesia Disaster Resilience Initiatives Project (IDRIP), khususnya pelaksanaan Desa Tangguh Bencana (DESTANA) Wilayah Lampung, menjadi fokus dalam menguatkan ketangguhan masyarakat.
”Sehingga, pentingnya kolaborasi dari berbagai stakeholder di Provinsi Lampung menjadi sorotan. BPBD Lampung tidak dapat bekerja sendiri dalam upaya penanggulangan bencana daerah. Oleh karena itu, pelibatan organisasi perangkat daerah terkait di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota menjadi kunci keberhasilan,” paparnya.
Ia menambahkan, Rapat Koordinasi ini menjadi wadah untuk menyampaikan perkembangan pelaksanaan DESTANA di Kota Bandar Lampung dan Kabupaten Lampung Selatan. Oleh karena itu, Rapat Koordinasi ini diharapkan dapat memberikan pembelajaran dari pelaksanaan Fasilitasi Penguatan Ketangguhan Masyarakat di tingkat Desa/Kelurahan, melakukan akselerasi stakeholder kebencanaan dalam Forum Pengurangan Risiko Bencana tingkat Kab/Kota dan Desa/Kelurahan, serta menyusun dan melakukan sinkronisasi rencana kerja dalam pelaksanaan fasilitasi penguatan ketangguhan bencana bersama OPD.
”Terima kasih kepada Deputi Bidang Pencegahan BNPB yang telah menjadikan Provinsi Lampung, khususnya Kabupaten Lampung Selatan dan Kota Bandar Lampung, sebagai lokasi prioritas IDRIP. Dukungan ini termasuk kegiatan kajian identifikasi lokus prioritas dan analisis risiko bencana ancaman tsunami di Indonesia,” ungap dia.
Joni berharap, Rapat Koordinasi ini menjadi momentum bagi kolaborasi pentahelix. Semua pihak dapat menggunakan informasi risiko dan informasi peringatan multiancaman dalam pengambilan keputusan. Selain itu, kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat yang menjadi sasaran lokasi pelaksanaan.
Rapat ini turut dihadiri oleh Asisten 1 Kota Bandar Lampung, Kepala Pelaksana Kota Bandar Lampung, Kepala Pelaksana Kabupaten Lampung Selatan, serta perwakilan dari tujuh organisasi perangkat daerah kota dan kabupaten di Provinsi Lampung. Bapak Joni, SH, MH, yang mewakili Rudy Sjawal Sugiarto, SE., MH, selaku Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Lampung, menjelaskan dengan rinci perkembangan pelaksanaan DESTANA dan menyoroti pentingnya keterlibatan dan kolaborasi semua pihak dalam upaya penanggulangan bencana. Fik/sis
