 |
| Bupati Lampung Utara Agung Ilmu Mangkunegara dan Ketua DPRD Rachmat Hartono Usai Menandatangani berita acara persetujuan bersama rencana Pemekaran calon Kabupaten Sungkai Bunga Mayang, di ruang sidang DPRD Lampung Utara, Jum’at ( 9/16 ) |
BANDARLAMPUNG (PeNa)-Penandatanganan kesepakatan Rencana pemekaran calon Kabupaten Sungkai Bunga Mayang antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Utara (Lampura) dan DPRD setempat menuai kritik, alhasil asumsi yang muncul jika hal itu erat kaitannya untuk membangun citra Agung Ilmu Mangkunegara dalam konteks Pilkada 2018 mendatang, sehingga dalih kesejahteraan masyarakat akhirnya menjadi tameng bagi pihak-pihak tertentu untuk memuaskan syahwat politik elit setempat.
“ Ini isu lama yang dibangkitkan kembali, dan kental sekali nuansa politis serta kompromi yang dibangun antara DPRD dan Petahana. Sudah seberapa pentingkah pemekaran SBM, jika itu nanti terbentuk bagaimanapun juga Kabupaten induk tetap memberikan kontribusi, apa elit Lampura ini tidak paham jika moratorium soal pemekaran ini masih berlaku, saya fikir ini langkah membabi buta,”tegas Direktur Eksekutif Masyarakat Transparansi Lampung (Matala) Charles Alizie, Minggu 11 desember 2016.
Dia mengatakan, Pemerintah pusat masih memberlakukan moratorium pembangunan daerah otonomi baru (DOB) selama tiga tahun, dan pencabutan moratorium itu akan dipertimbangkan jika pertumbuhan ekonomi nasional dapat mencapai tujuh persen.
“ Itu lah yang kita herankan dengan keputusan DPRD dan Pemkab yang menyetujui pemekaran SBM, saya bingung meraka mengkajinya darimana sehingga main asal setuju saja, pemerintah pusat saja masih belum mencabut moratorium jika pertumbuhan ekonomi nasional belum mencapai tujuh persen lebih,”urai mantan Ketua Himpunan Keluarga Mahasiswa Sungkai (Hikamsai).
Sudah bukan menjadi rahasia,imbuhnya, memperjuangkan daerah menjadi DOB cenderung transaksional meski hal itu sulit dibuktikan secara hukum namun beberapa fenomena yang sebelumnya terjadi pemekaran kerap kali terjadi hanya untuk memenuhi syahwat kekuasaan segelintir elite di daerah. Mereka sukses mewujudkan ambisinya dengan lobi-lobi lewat DPR dan pemerintah, sehingga syarat-syarat kelayakan bisa mamou ditutupi dengan uang.
“ Bohong jika pemekaran SBM untuk kesejahteraan rakyat, putaran uang dalam proses ini hingga berhasil bukan uang yang sedikit, jadi wajar saja ketika SBM ini menjadi DOB, elit yang telah menghabiskan uangnya yang lebih mempunyai kuasa,”ungkapnya.
Dikatakannya, alasan rentang kendali dan kesejahteraan masyarakat hanya propaganda elit lokal untuk memuluskan SBM menjadi DOB, faktanya dari puluhan pemekaran yang terjadi di Indonesia hal itu justru memboroskan keuangan daerah.
“ Pemekaran justru semakin membebankan keuangan pemerintah karena anggaran yang tersedia sebagian besar untuk membiayai infrastruktur dan menggaji pegawai tentunya dengan otomatis belanja publik semakin berkurang sehingga tujuan menyejahterakan rakyat juga tidak tercapai,”katanya.
Ia berharap Pemerintah Provinsi Lampung tidak begitu saja mengakomodir pemekaran SBM yang cenderung hanya untuk kepentingan politik elite Lampura karena ukuran kesejahteraan serta rentang kendali hanya sebagai label dari pihak-pihak tertentu untuk memperjuangkan terbentuknya DOB tersebut.
“ Pemprov Lampung tentunya lebih bijak dalam mengkaji persoalan ini, telaah ilmiah mengenai pemekaran SBM ini harus benar-benar murni dilakukan tanpa adanya embel-embel kepentingan, dan jangan lupa jika pemeran SBM sangat sensitif sekali karena hal ini juga berkaitang dengan kesukuan jangan sampai ada penolakan dari masyarakat adat lainya sehingga justru memicu konflik dan kalau memang SBM akan menjadi DOB, maka akan menjadi satu-satunya kabupaten yang namanya berdasarkan suku, apa ini tidak menimbulkan kecemburuan bagi suku lainnya,”tandasnya.
Diketahui, Bupati Lampura Agung Ilmu Mangkunegara, DPRD dan tokoh Masyarakat SBM, menandatangani berita persetujuan bersama rencana Pemekaran calon Kabupaten Sungkai Bunga Mayang, di ruang sidang DPRD Lampung Utara, Jum’at ( 9/16 ) lalu (IND).
